01 November 2014

MENGATASI MASALAH KRONIS TVRI

Oleh: Drs. Wardi Wahid, MM

APA YANG KURANG DI MASA LALU ?

Hampir semua bentuk kelembagaan pernah disandang atau mewadahi TVRI, mulai dari Yayasan TVRI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai Perseroan Terbatas (PT) dan sejak 24 Agustus 2006, TVRI bermigrasi lagi (berubah bentuk) menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Televisi Publik – yang ditandai dengan pelantikan Direksi LPP TVRI - berdasarkan UU no. 32 / 2002 tentang Penyiaran.

Dari dokumen yang ada, terlihat bahwa upaya perubahan bentuk TVRI tersebut senantiasa didasari banyak pertimbangan, yang intinya adalah mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran televisi dan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Namun sayangnya setiap kali dioperasikan dengan status baru, TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan diatas – dan kembali statusnya dipertanyakan - sehingga terjadilah perubahan status kelembagaan TVRI dalam waktu yang relatif pendek, dimana TVRI hanya selama dua tahun berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (2001 – 2003) dan dua tahun pula sebagai Persero (2003 – 2006), karena menurut UU no. 32/2002 seharusnya TVRI telah berubah status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (TV Publik) pada akhir tahun 2005.

Apabila diamati, kegagalan TVRI dalam melaksanakan misinya atau memenuhi harapan masyarakat, sebenarnya bukanlah disebabkan oleh status yang disandangnya atau hanya persoalan ketidakmampuan manajemen, Direksi, Dewan Pengawas / Komisaris maupun karyawan, melainkan berawal pada tidak terpenuhinya kondisi minimal yang dibutuhkan untuk beroperasi secara penuh dengan status yang disandangnya, seperti modal awal, instrumen hukum yang diterapkan dan unsur pendukung lainnya. Hal tersebut mungkin pula disebabkan oleh kurangnya persiapan atau tidak direncanakan secara cermat dan utuh.

Misalnya pada waktu menjadi Perjan, anehnya TVRI tidak memperoleh dana dari APBN untuk biaya operasional, kecuali untuk gaji karyawan yang pegawai negeri (PNS). Penerimaan dari Iuran Penyiaran tidak ada lagi dan kontribusi dari TV Swasta antara ada dan tidak karena dalam “sengketa”. Sedangkan TVRI harus mengoperasikan dan memelihara 23 Stasiun Penyiaran dan sekitar 400 Satuan Transmisi (Pemancar) serta melaksanakan siaran sekitar 66 jam setiap harinya (TVRI Stasiun Pusat Jakarta 20 jam/hari dan 23 Stasiun daerah sekitar rata-rata 2 jam/hari) dengan karyawan lebih dari 6.000 orang.

Keanehan bukan hanya pada tidak tersedianya dana bagi operasional TVRI, tetapi juga yang namanya partisipasi publik juga tidak ada sama sekali, kecuali kritikan dan keluhan, sedangkan yang di butuhkan setiap lembaga penyiaran publik adalah partisipasi, kontribusi konkrit dan komitmen seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemikiran sampai tindakan nyata. Karena filosofi dasar Televisi Publik adalah dari publik, oleh publik dan untuk publik.

Sedangkan dengan status Perjan tersebut TVRI juga telah ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan filosofi Televisi Publik.

Sebagai informasi, TV Swasta hanya memilki satu Stasiun Penyiaran di Jakarta, melakukan siaran paling banyak 24 jam/hari, karyawan berjumlah dibawah 800 orang dan Satuan Transmisi tidak lebih dari 50 lokasi, dan kabarnya menghabiskan dana operasional sekitar 500 – 600 milyar rupiah per tahun.

TVRI sebagai TV Publik tentu tidak akan mengikuti TV Swasta, namun pertanyaannya adalah:

  • Bagaimana mungkin TVRI dapat melaksanakan perannya sebagai Perusahaan Jawatan apabila tidak didukung, tidak diberi, dana operasional yang diperlukan ?

  • Bagaimana mungkin TVRI dapat bersaing merebut minat pemirsa (bukan berebut keuntungan) apabila tidak tersedia dana untuk membuat program yang bagus dan menarik?

  • Bagaimana mungkin TVRI dapat bersaing dengan TV Swasta apabila kakinya terikat oleh aturan Perjan dan prinsip-prinsip TV Publik? Sementara TV Swasta menari-nari di lapangan luas seperti tanpa batas.

  • Bagaimana mungkin TVRI dapat menghasilkan gambar yang jernih apabila tidak memiliki dana untuk pemeliharaan peralatan yang banyak jumlah dan jenisnya?

  • Bagaimana mungkin TVRI dapat memperoleh hasil penjualan iklan yang cukup untuk menutup kekurangan biaya operasionalnya apabila programnya tidak menarik bagi pemasang iklan?

Pertanyaan diatas diajukan bukan berarti TVRI tidak punya kesempatan untuk dicintai pemirsanya, melainkan sebagai penggugah dalam melihat atau mensikapi TVRI yang mudah-mudahan mencuatkan strategi baru dalam mengelola TVRI lebih lanjut.

Tentu tidak tepat untuk membandingkan TV Publik dengan TV Swasta (Komersial), karena mereka sebenarnya dua makhluk dengan DNA yang berbeda. Namun demikian TV Publik memang harus tetap bersaing dengan TV Swasta dalam memperebutkan minat pemirsa.

Setelah TVRI menjadi Persero situasinya tidak banyak berubah, ada dukungan dari APBN, namun jumlahnya jauh dari memadai, dimana tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006, TVRI memperoleh dana APBN antara Rp 200 milyar – 300 milyar per tahun. Adanya dana tersebut tentu sangat membantu, namun tidak cukup untuk membuat TVRI menggeliat atau bangkit. TVRI tetap terpuruk dalam hingar bingar industri televisi di tanah air, apalagi secara internasional.

Kecilnya anggaran APBN untuk TVRI tentu bukan salahnya pemerintah, tetapi karena memang pemerintah tidak memiliki dana yang cukup, itulah kemampuan negara kita.

Sebagai gambaran, sebelum 1998 (saat berstatus UPT), TVRI menghabiskan dana rata-rata setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 350 milyar, yang berasal dari APBN sekitar Rp 140 milyar, iuran penyiaran sekitar Rp 70 milyar dan kontribusi TV Swasta sekitar Rp 150 milyar dan penerimaan lain-lain. Dana sebesar itu tetap tidak memadai untuk memproduksi ataupun membeli program yang bagus dan menarik serta melakukan pemeliharaan peralatan secara optimal.

Kebutuhan biaya operasional masa sekarang ini tentu jauh lebih besar, diperkirakan paling tidak TVRI membutuhkan dukungan dana operasional dari APBN sekitar Rp 600 milyar per tahun, suatu jumlah yang tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk mengalokasikannya. Dan kekurangannya (sekitar Rp 200 milyar) harus dicari sendiri oleh TVRI melalui siaran iklan ataupun usaha produktif lainnya.

Sejak 24 Agustus 2006 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-44 TVRI, status TVRI resmi berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Undang-Undang no. 32/2002 tentang Penyiaran. TVRI masuk ke status Lembaga Penyiaran Publik dengan membawa segenap permasalahan atau kesulitan TVRI pada umumnya.

Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan kronis yang dihadapi TVRI, juga setelah berstatus sebagai TV Publik, secara garis besar adalah:

  1. Kurangnya dana untuk biaya operasional, seperti untuk: pengadaan program, biaya produksi program, pemeliharaan peralatan, peremajaan peralatan, R & D, kesejahteraan karyawan;

  1. Keterbatasan tenaga ahli di bidang perencanaan program (program planner / tenaga kreatif);

  1. Penelitian program dan pemirsa (program research and audience research);

  1. Pengadaan program lokal yang benar-benar sesuai bagi setiap daerah;

  1. Merebut minat masyarakat / pemirsa.

Siapapun yang cinta TVRI tentu berharap bahwa di masa yang akan datang TVRI dapat menjadi TV Publik sebagaimana yang di cita-citakan, maju dan berkembang serta memiliki citra (image) yang terhormat sebagai TV publik, kalau bisa menjadi Flag Carrier TV Nasional dan sekaligus sebagai Public Relations (PR) Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Permasalahannya adalah bagaimana mengatasi permasalahan kronis TVRI sebagaimana dimaksud di atas yang sebenarnya juga telah menjadi permasalahan TVRI selama ini (apapun status yang disandangnya)?

KESIMPULAN

Kegagalan mengatasi permasalahan utama dan kronis yang dihadapi TVRI sebagai TV Publik akan mengakibatkan semakin terpuruknya citra (image) TVRI dan siaran TVRI tidak ditonton masyarakat (sangat sedikit pemirsanya). Apabila hal tersebut terjadi berarti semua pengorbanan (biaya, peralatan dan SDM) yang begitu besar menjadi sia-sia dan sekaligus merupakan kerugian besar bagi bangsa dan negara.

Bersamaan dengan itu, bagi pengelola TVRI, kegagalan dimaksud akan dianggap sebagai akibat lemahnya dukungan sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak atau lebih dirasakan sebagai akibat Ruang Menari yang Sempit atau ibarat lari karung, sedangkan bagi masyarakat/pemirsa, mungkin TVRI dilihat sebagai sumber kekecewaan dan sasaran kritik.

S A R A N

Mengacu pada pengalaman (baca: kegagalan) masa lalu sebagaimana diuraikan di atas dan untuk meringankan beban pemerintah, terutama dalam hal pengadaan dana dan fasilitas bagi TVRI serta bahwa kelembagaan dan sistem TV Publik di setiap negara tidaklah sama - tidak harus sama - melainkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setiap negara, maka dengan ini disampaikan saran sebagai berikut :

Perlu dikaji dan ditetapkan sistem atau arsitektur kelembagaan TV Publik secara nasional yang sesuai dan dibutuhkan bangsa Indonesia. Bukan hanya kelembagaan TVRI, melainkan termasuk lembaga pendukungnya, untuk sementara sebut saja sebagai Lembaga Pendukung Penyiaran TV Publik (LP3). Lembaga inilah yang akan bekerja dan mendukung TVRI dalam mengatasi permasalahan TV Publik diatas, misalnya:

  1. Mencari cara atau jalan keluar yang fundamental, sistemik dan strategis, memilki leverage yang besar untuk mengatasi kesulitan keuangan, program, peralatan, kepegawaian maupun hambatan kronis TV Publik pada umumnya.

  1. Menemukan cara yang paling tepat dan efektif untuk melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat sebagai perwujudan filosofi dasar TV Publik; dari publik, oleh publik dan untuk publik sehingga status baru TVRI dengan nama lengkap Lembaga Penyiaran Publik TVRI tidak hanya sekedar nama pajangan.

Catatan:

  • Naskah awal Makalah ini telah lama ditulis - yakni tidak lama setelah lahirnya Undang –Undang no. 32 / 2002 tentang Penyiaran - dan pernah disampaikan kepada beberapa pihak, dan lembaga terkait serta teman-teman seprofesi. Namun guna mewujudkan TVRI sebagai TV Publik secara optimal, kiranya makalah ini – dengan beberapa penyempurnaan redaksi dan revisi data - mungkin masih bermanfaat dan cukup relevan untuk disimak.

  • Anda dapat menanggapi opini ini dan menyampaikannya kepada kami melalui email: wardiw@yahoo.com.

======= WW 01032007=======

Artikel